BPBD Sumut catat logistik jadi kebutuhan korban erupsi Sinabung

Logistik dan Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas Utama bagi Pengungsi Erupsi Sinabung

Programamal.com – Medan — Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali memaksa ratusan warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Hingga saat ini, sedikitnya 211 kepala keluarga atau 631 jiwa tercatat mengungsi ke titik-titik aman. Di balik angka tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi para pengungsi bukan sekadar tempat berlindung, melainkan pemenuhan kebutuhan logistik harian yang menjadi tulang punggung kehidupan di pengungsian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa distribusi logistik merupakan salah satu kebutuhan paling mendesak bagi korban terdampak. Informasi ini telah disampaikan ke Pusdalops Sumut sebagai bagian dari mekanisme pelaporan dan koordinasi penanganan bencana di tingkat provinsi.

Kesenjangan Logistik di Lapangan

Sri Wahyuni Pancasilawati, Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, menjelaskan bahwa data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil pengungsi dan ketersediaan barang di lokasi. Ia menyampaikan hal tersebut saat berada di Medan pada hari Rabu.

“Berdasarkan laporan, pemenuhan kebutuhan logistik menjadi salah satu kebutuhan,” ujar Sri Wahyuni.

Logistik dalam konteks pengungsian gunung berapi mencakup bahan pangan, perlengkapan dapur, pakaian hangat, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Mengingat medan Karo yang berbukit dan akses jalan yang terbatas, distribusi barang ke titik pengungsian memerlukan perencanaan khusus agar tidak terjadi keterlambatan yang memperburuk kondisi warga.

Sanitasi, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar

Di luar logistik pangan, BPBD Sumut juga mencatat sejumlah kebutuhan krusial lainnya. Perbaikan fasilitas sanitasi menjadi prioritas mengingat kepadatan pengungsi di satu lokasi dapat memicu masalah kesehatan yang serius. Penyediaan posko kesehatan di area pengungsian juga dinilai mendesak untuk menangani keluhan medis ringan maupun mencegah penyebaran penyakit menular.

Pemenuhan listrik dan penerangan turut masuk dalam daftar kebutuhan. Tanpa penerangan yang memadai, aktivitas malam hari di area pengungsian menjadi berisiko, terutama bagi anak-anak dan lansia. Selain itu, Pusdalops Sumut turut mendata kebutuhan penambahan alas tidur serta ketersediaan air bersih sebagai komponen vital bagi kenyamanan dan kesehatan pengungsi.

“Pusdalops juga mendata penambahan alas tidur dan ketersediaan air bersih juga menjadi kebutuhan,” kata Sri Wahyuni.

Koordinasi Penanganan di Tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Karo bersama pemangku kebijakan terkait terus menjalankan berbagai upaya penanganan di lapangan. Koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten menjadi mekanisme utama dalam memastikan respons bencana berjalan terpadu. BPBD Karo, sebagai otoritas di tingkat lokal, memegang kendali langsung atas distribusi bantuan ke titik pengungsian.

Sebelumnya, BPBD Sumut telah mengirimkan tujuh tenda pengungsi sebagai bentuk dukungan logistik awal bagi korban terdampak erupsi. Namun, pemanfaatan tenda tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan dan kebutuhan riil di lapangan yang dikelola BPBD Karo.

“Kita kirim tujuh tenda pengungsi. Apakah itu terpakai, tergantung BPBD Karo,” ujarnya.

Konteks Erupsi Sinabung dan Tantangan Respons Bencana

Gunung Sinabung, yang menjulang di jantung dataran tinggi Karo, telah menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dalam dekade terakhir. Sejak 2010, puncak setinggi sekitar 2.460 meter di atas permukaan laut ini telah mengalami serangkaian erupsi yang berulang kali memaksa warga di lereng gunung mengungsi. Pola erupsi yang tidak menentu membuat masyarakat sekitar hidup dalam kesiapsiagaan konstan, sementara infrastruktur permukiman di zona bahaya kerap terdampak abu vulkanik dan aliran lahar.

Tantangan logistik dalam respons bencana di wilayah pegunungan seperti Karo bersifat multidimensi. Akses jalan yang sempit dan berkelok, cuaca yang berubah-ubah, serta jarak tempuh yang jauh dari pusat distribusi membuat pengiriman bantuan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan wilayah datar. Kondisi ini menuntut perencanaan distribusi yang lebih awal dan koordinasi lintas lembaga yang lebih ketat agar tidak terjadi kekosongan bantuan di titik pengungsian.

Bagi para pengungsi, setiap jam tanpa akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi layak, dan penerangan menambah tekanan psikologis di atas ketakutan akan erupsi lanjutan. Oleh karena itu, pemenuhan logistik bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian integral dari upaya menjaga martabat dan keselamatan warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.