Bupati: 34 santri korban dugaan keracunan di Sidoarjo masih dirawat

566 Santri Terdampak Dugaan Keracunan Massal di Sidoarjo, BGN Ganti Rem Operasional SPPG

Programamal.com – Bupati – Sebuah insiden dugaan keracunan makanan yang melanda belasan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini memasuki fase pemulihan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (1/9) itu menjangkau setidaknya 566 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam dengan keluhan mual, nyeri perut, hingga tubuh lemas. Skala kejadian tidak berhenti di satu pesantren saja. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengonfirmasi pada Rabu (2/9) dini hari bahwa total 18 lembaga pendidikan di wilayah Sidoarjo turut terdampak setelah seluruh pihak menyantap hidangan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggulangin Kali Tengah.

Sebagai respons langsung, Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan surat penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan pada Rabu (2/9) siang. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada distribusi makanan lanjutan sebelum seluruh aspek keamanan pangan terverifikasi.

34 Santri Masih di Ruang Perawatan, Kondisi Membaik

Di tengah upaya pemulihan, Bupati Sidoarjo Subandi melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar pada Rabu (2/9). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa jumlah santri yang masih menjalani perawatan telah menyusut drastis dibandingkan puncak kejadian.

“Tinggal 34 santri yang masih dirawat di RSI Siti Hajar. Semua sudah dalam keadaan membaik dan sehat,” ujar Subandi seusai meninjau kondisi para korban.

Subandi menambahkan bahwa ke-34 santri tersebut diproyeksikan dapat meninggalkan rumah sakit pada pagi hari berikutnya. Ia menegaskan tidak ada lagi pasien yang tersisa di fasilitas kesehatan lain di wilayah Sidoarjo.

“Tersisa 34 santri yang sedang dirawat di RSI Siti Hajar saja. Selain itu semua sudah pulang,” tegasnya.

Sebelumnya, lima santri yang menjadi pasien terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro Sidoarjo telah diizinkan pulang pada sore hari Rabu (2/9). Dengan demikian, seluruh penanganan medis di RSUD Notopuro telah rampung sepenuhnya.

Jejak Konteks: Program Gizi Nasional dan Risiko Distribusi Terpusat

Kejadian ini menyoroti kerentanan yang melekat pada model distribusi pangan terpusat untuk institusi pendidikan. SPPG Tanggulangin Kali Tengah merupakan salah satu titik layanan yang menyediakan menu harian bagi sejumlah pesantren dan sekolah di sekitarnya. Ketika satu sumber pasokan mengalami gangguan mutu, dampaknya dapat menyebar secara simultan ke banyak lembaga dalam waktu bersamaan — persis pola yang teramati pada insiden Selasa (1/9) tersebut.

Program pemenuhan gizi untuk santri dan pelajar dirancang agar anak-anak usia sekolah memperoleh asupan nutrisi yang memadai selama menjalani kegiatan belajar. Namun, konsentrasi produksi dan distribusi dalam satu titik juga berarti bahwa kegagalan pada tahap pengolahan, penyimpanan, atau pengangkutan dapat memicu kejadian massal. Insiden di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa standar keamanan pangan pada setiap rantai pasok harus diawasi secara ketat dan berkelanjutan.

Hasil Uji Laboratorium Dinanti dalam Waktu Satu Minggu

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, menyatakan bahwa pihak otoritas masih menunggu hasil pengujian laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan pada hari kejadian. Ia memperkirakan proses analisis akan memakan waktu paling singkat satu minggu sebelum kesimpulan definitif dapat diumumkan.

Hasil uji tersebut akan menentukan apakah kontaminasi bersumber dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, atau distribusi. Informasi ini menjadi dasar bagi BGN untuk memutuskan apakah operasional SPPG Tanggulangin Kali Tengah dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sistemik, atau harus dihentikan secara permanen.

Implikasi bagi 18 Lembaga Pendidikan Terdampak

Bagi 18 lembaga pendidikan yang terdampak, periode pemulihan tidak hanya menyangkut kesehatan fisik para santri, tetapi juga stabilitas kegiatan belajar. Pesantren dan sekolah yang menjadi lokasi kejadian harus memastikan bahwa santri yang kembali ke asrama mendapat pemantauan kesehatan lanjutan selama beberapa hari ke depan. Orang tua dan wali santri juga perlu mendapat informasi transparan mengenai langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemprov Jawa Timur diharapkan memanfaatkan momentum pascainsiden untuk memperkuat mekanisme audit berkala terhadap seluruh titik SPPG di wilayahnya. Transparansi data, kecepatan respons, dan akuntabilitas penyedia layanan menjadi tiga pilar yang harus ditegakkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.