DPR RI serahkan Rp400 miliar program LSDP pengelolaan sampah di Kalsel

Empat Daerah di Kalimantan Selatan Terima Suntikan Dana Pengelolaan Sampah Senilai Rp400 Miliar

Programamal.com – Volume sampah yang terus membengkak di kawasan perkotaan dan perdesaan Kalimantan Selatan kini mendapat intervensi finansial berskala besar. Melalui mekanisme Program Local Service Delivery Project (LSDP), Komisi II DPR RI menyalurkan bantuan tahap pertama bernilai lebih dari Rp400 miliar kepada empat pemerintah daerah di provinsi tersebut. Setiap kabupaten atau kota penerima memperoleh alokasi di atas Rp100 miliar, sebuah angka yang menempatkan program ini di antara intervensi pengelolaan persampahan terbesar yang pernah dialokasikan untuk satu wilayah di Indonesia.

Penyerahan dana dilakukan di Banjarbaru pada hari Rabu. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara langsung menyerahkan bantuan kepada perwakilan empat daerah: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru. Keempat wilayah ini dipilih berdasarkan kriteria teknis, yakni memiliki kuota atau volume timbulan sampah harian berkisar antara 100 hingga 500 ton. Dengan ambang batas tersebut, program diarahkan ke daerah yang benar-benar menghadapi tekanan pengelolaan persampahan dalam skala signifikan.

Arah Teknis: Dari TPS 3R hingga TPST

Dana yang disalurkan tidak bersifat umum. Program LSDP secara spesifik diarahkan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur pengolahan sampah, terutama melalui penambahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Desain ini memungkinkan pengelolaan sampah menjangkau tingkat yang jauh lebih granular—hingga ke desa, kelurahan, bahkan komunitas-komunitas kecil yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan persampahan formal.

Dimensi ekonomi dari program ini tidak dapat diabaikan. Sampah yang telah dipilah dan diolah melalui mesin pengolahan diharapkan menghasilkan produk bernilai tambah: bahan baku untuk konstruksi jalan, pupuk organik, serta berbagai komoditas lain yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, limbah yang selama ini menjadi beban lingkungan berpotensi bertransformasi menjadi aset ekonomi lokal.

“Sampah yang telah dikelola diharapkan dapat diolah menggunakan mesin, sehingga menghasilkan produk yang memberikan manfaat ekonomi, antara lain menjadi bahan untuk pembuatan jalan, pupuk, dan berbagai kebutuhan lain yang dapat mendukung pembiayaan secara berkelanjutan.”

Mekanisme Program dan Pelibatan Multilevel

LSDP bukan inisiatif tunggal satu kementerian. Program ini digagas secara kolaboratif oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan dukungan teknis dan pendanaan dari Bank Dunia. Struktur pelibatan multilevel ini dirancang agar intervensi persampahan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan lingkungan nasional.

Bagi Kalimantan Selatan, yang selama bertahun-tahun menghadapi tantangan pengelolaan persampahan akibat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah, kehadiran program berskala nasional ini membuka ruang percepatan yang sebelumnya sulit dicapai secara mandiri oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Tahap Kedua: Empat Daerah Lain Menyusul

Rifqinizamy menegaskan bahwa empat kabupaten tambahan di Kalimantan Selatan akan menerima LSDP tahap kedua dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, total delapan pemerintah daerah di provinsi ini akan tersentuh program dalam satu siklus implementasi.

Pemilihan daerah penerima di kedua tahap sama-sama berlandaskan data volume sampah harian. Daerah dengan timbulan di bawah ambang 100 ton per hari belum masuk kriteria, sementara daerah di atas 500 ton per hari memerlukan pendekatan infrastruktur yang berbeda skala dan kompleksitasnya.

Harapan dan Akuntabilitas

Di hadapan para kepala daerah penerima, Rifqinizamy menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa dana sebesar ini hanya akan berdampak nyata jika tata kelola di tingkat pelaksana berjalan transparan dan akuntabel.

“Kalau ini baik, nanti kabupaten/kota yang lain ngikutin dan Kalimantan Selatan secara umum kita bisa berbangga, mudah-mudahan menjadi provinsi terbersih se-Indonesia.”

Visi menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan kualitas lingkungan paling bersih di Indonesia tentu ambisius. Namun, dengan alokasi infrastruktur pengolahan yang menyentuh hingga level komunitas terkecil, serta potensi ekonomi sirkular dari produk olahan sampah, fondasi teknis untuk mengejar target tersebut kini tersedia. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi eksekusi, kapasitas SDM lokal, dan kemauan politik untuk mempertahankan standar pengelolaan yang telah dibangun.

Bagi masyarakat di empat daerah penerima tahap pertama, pertanyaan praktis yang kini mengemuka bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan kecepatan dan kualitas implementasi di lapangan. Setiap bulan keterlambatan berarti tambahan tonase sampah yang menumpuk di titik-titik yang belum terlayani. Program LSDP, dengan desainnya yang menjangkau hingga komunitas terkecil, menawarkan jendela waktu yang harus dimanfaatkan secara maksimal sebelum tekanan lingkungan melampaui kapasitas respons.