KPK duga PT Summarecon Agung terkait OTT Dirjen ATR/BPN

KPK Telusuri Dugaan Keterkaitan Summarecon dalam OTT Pengurusan HGB

Programamal.com – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penelusuran terhadap dugaan keterlibatan PT Summarecon Agung Tbk dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan atau HGB. Operasi tersebut menyeret seorang direktur jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta dua kepala kantor pertanahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dugaan keterkaitan perusahaan itu mengarah pada proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Informasi ini menjadi bagian dari pengembangan perkara setelah lembaga antirasuah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 2026.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Karena prosesnya melibatkan administrasi pertanahan, pengurusan hak tersebut berada dalam ruang kerja instansi pertanahan. KPK kini mendalami dugaan penyimpangan yang terkait dengan proses tersebut.

Belum Ada Rincian Pihak dari Perusahaan

KPK belum memaparkan secara terbuka siapa saja pihak dari PT Summarecon Agung Tbk yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa itu. Saat dimintai penjelasan mengenai kemungkinan adanya pejabat perusahaan yang ikut diamankan, Budi belum memberi jawaban rinci.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya,” katanya.

Pernyataan tersebut menandakan proses pemeriksaan dan pendalaman masih berjalan. Dalam perkara hasil operasi tangkap tangan, KPK memiliki batas waktu untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Penetapan status itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan awal serta menelaah barang bukti yang telah diperoleh.

KPK menyebut operasi ini sebagai OTT ke-20 yang dilakukan sepanjang 2026. Fokus penanganannya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan HGB. Jumlah pihak yang ditangkap mencapai 17 orang.

Pejabat ATR/BPN dan Sejumlah Tokoh Diamankan

Di antara orang yang diamankan terdapat Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian ATR/BPN. Selain itu, KPK juga menangkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

Nama lain yang ikut disebut dalam rangkaian penindakan itu ialah Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. KPK belum menjelaskan peran masing-masing pihak dalam dugaan perkara tersebut pada tahap awal pengungkapan.

Keterlibatan pejabat dari beberapa posisi berbeda membuat penyidik perlu mengurai hubungan antarperistiwa, kewenangan yang digunakan, serta tahapan administrasi pertanahan yang diduga bermasalah. Penelusuran ini penting untuk memastikan apakah dugaan tindak pidana hanya terjadi pada satu pengurusan atau berkaitan dengan rangkaian proses yang lebih luas.

Dalam urusan pertanahan, dokumen dan keputusan administratif memiliki dampak penting bagi pemegang hak maupun pihak yang berkepentingan atas suatu bidang tanah. Karena itu, penanganan perkara ini juga menjadi perhatian bagi publik yang mengikuti tata kelola pelayanan pertanahan, terutama proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah untuk kegiatan pembangunan.

Uang Tunai Diperkirakan Mencapai Ratusan Miliar Rupiah

Selain mengamankan 17 orang, KPK menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing. Nilai keseluruhan barang bukti itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Uang tersebut ditemukan dalam kemasan yang beragam, mulai dari boks, kardus, hingga koper. Jumlah wadah yang diamankan sekitar 20 buah. KPK masih perlu menginventarisasi dan meneliti bukti tersebut untuk mengetahui kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang tengah diselidiki.

Penyitaan uang dalam jumlah besar menjadi salah satu unsur yang akan diperiksa bersama keterangan para pihak dan dokumen yang relevan. Namun, keberadaan barang bukti pada tahap operasi tangkap tangan belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh konstruksi perkara. Penyidik tetap perlu membuktikan asal-usul, tujuan, serta hubungan uang itu dengan proses pengurusan HGB yang sedang didalami.

Batas Waktu Penentuan Status Hukum

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Dalam masa tersebut, penyidik dapat meminta klarifikasi, mencocokkan keterangan dengan barang bukti, dan menilai langkah hukum berikutnya.

Publik masih menunggu penjelasan lanjutan mengenai posisi PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara ini, identitas pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban, serta rincian dugaan perbuatan yang menjadi dasar penanganan KPK. Informasi tersebut akan menentukan gambaran lebih jelas mengenai perkara pengurusan HGB yang kini menjadi perhatian.